Penundaan SBY ke Belanda Jadi Preseden Buruk Jangka Panjang

"Penundaan Presiden ke Belanda merupakan preseden buruk tidak hanya untuk SBY yang saat ini menjadi kepala negara, tetapi juga mereka yang akan menjabat di kemudian hari," ujar pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana, kepada detikcom, Rabu (5/9/2010).

Hikmahanto menilai setiap kali Kepala Negara akan berkunjung ke suatu negara, maka pemberontak, dalam kasus ini Republik Maluku Selatan (RMS), akan menggunakan proses hukum di negara yang akan dikunjungi. Para pemberontak saat ini tidak lagi menggunakan kekerasan, tetapi menggalang simpati, menggunakan proses hukum dalam memperjuangkan pemikiran mereka.

"Perlu juga dipahami bahwa yang dihadapi saat ini bukanlah pemerintah Belanda melainkan RMS. Jadi sulit untuk bisa memahami argumen yang mengatakan bahwa penundaan dalam rangka menjaga martabat Indonesia," lanjut Guru Besar Fakultas Hukum UI ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) dalam pengasingan meminta agar presiden RI Yudhoyono ditangkap saat kunjungan kenegaraan ke Negeri Belanda.

Tuntutan penangkapan itu disampaikan melalui kort geding (prosedur dipercepat) ke pengadilan, demikian Presiden RMS John Wattilete yang juga seorang advokat dalam pernyataan di Teletext televisi publik NOS, Sabtu.

Lebih lanjut, Wattilete meminta Perdana Menteri (demisioner) JP Balkenende agar mengimbau Presiden RI supaya mengakhiri apa yang disebutnya sebagai pemenjaraan dan penyiksaan para pengikut RMS. Disebutkan bahwa saat ini di Maluku terdapat 90 pengikut RMS dipenjarakan.

Gugatan yang disidangkan di pengadilan Den Haag hari Selasa kemarin itulah yang membuat Presiden SBY menjadwal ulang untuk memenuhi undangan Ratu Beatrix. SBY baru akan berkunjung bila sidang RMS itu berakhir. Padahal pemerintah Belanda sendiri telah menjamin keamanan Presiden dan rombongan selama kunjungan.